Protes Hasil Kerja Panpil MRPB Wondama, Massa Geruduk Kantor Kesbangpol Papua Barat
Uji Publik

TERASKASUARI.COM, MANOKWARI - Forum Masyarakat Adat dan Perempuan Peduli Seleksi Calon Anggota MRPB dari Teluk Wondama geruduk Kantor Badan Kesbangpol Papua Barat di Manokwari, Senin (26/6/2023). 

Kedatangan Forum itu mendesak Pj Gubernur Paulus Waterpauw agar tidak menyetujui hasil seleksi calon anggota MRPB perwakilan Adat dan Perempuan dari Kabupaten Teluk Wondama. 

"Kami menilai, hasil kerja Panitia Pemilihan (Panpil) MRPB Wondama untuk perwakilan Adat dan Perempuan sarat kolusi dan nepotisme, 

Baca Lainnya :

• Agustinus Nauw Ungkap Pentingnya Pengetahuan Manajemen bagi Pengelola Koperasi di Papua Barat 0
• Agustinus Nauw Kembali Pimpin Pengurus Cabang GPI-JS Manokwari0
• Pemprov Papua Barat Dorong Tranformasi Perpustakaan ke Arah Pemberdayaan Masyarakat Melalui TIK0
• Mewakili Unsur Agama, Ini 11 Anggota MRPB Periode 2023-2028 0
• Setya Kita Pancasila Siap Kawal BP3OKP di Papua Barat 0

Bahkan proses pemilihan juga tidak menjalankan amanat Perdasi Nomor 8 Tahun 2022," ujar Andarias Inggesi tokoh masyarakat adat Wondama saat membacakan pernyataan sikap.

Ia meminta Pj Gubernur Waterpauw untuk meninjau kembali Surat Keputusan (SK) Bupati Teluk Wondama Nomor: 720/VIII/SK/Bupati-Teluk Wondama/V/2023.

"SK Bupati harus ditinjau karena mengabaikan aspirasi keberatan dari 26 perwakilan masyarakat adat maupun lembaga perempuan asli Wondama," katanya. 

Oleh karena itu para tokoh adat dan perempuan asli Wondama meminta Pj Gubernur melalui tim Badan Kesbangpol Papua Barat memeriksa Panpil MRPB Wondama.

"Kami meminta Tim Kesbangpol Papua Barat untuk memanggil Panpil MRPB Wondama untuk dilakukan klarifikasi, verifikasi dan pelurusan terhadap mekanisme pemilihan.

Jika terdapat penyimpangan, maka kami meminta Pj Gubernur Papua Barat membatalkan hasil kerja Panpil MRPB dan segera dilakukan pemilihan ulang," tukas Inggesi. 

Selanjutnya, Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat, Rosa MT Payapo, menyambut baik aksi damai yang digelar Forum Masyarakat Adat dan Perempuan Peduli Seleksi Calon Anggota MRPB tersebut. 

Bagi Payapo, aksi damai tersebut merupakan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di masa uji publik 33 calon anggota MRPB terpilih. 

"Inilah ruang demokrasi yang sedang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terkait rekam jejak para calon terpilih dari unsur Agama, Adat dan Perempuan," ujarnya. 

Ia mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan Forum tersebut akan segera dibahas bersama pihak-pihak yang terkait dalam proses pemilihan calon anggota MRPB periode 2023-2028. 

"Kami (Kesbangpol) bersama Biro Hukum, Biro Otsus dan institusi lain yang terlibat akan membuat telaah untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Gubernur sebelum ditetapkan," ujar Payapo. (RED|TK).