Gad Rumfabe Pertanyakan Kelanjutan Proyek Pelabuhan Kwawi Manokwari
Kabar Manokwari

TERASKASUARI.COM, MANOKWARI - Kepala Suku Doreri Provinsi Papua Barat, Gad Hendrik Rumfabe, mempertanyakan kelanjutan pekerjaan proyek Pelabuhan Kwawi di kabupaten Manokwari.

Dikatakan Gad Rumfabe setelah mengamati proyek pelabuhan yang dibangun dalam kawasan pendaratan Zendelinng (misionaris) itu tampak sepi dari kegiatan pembangunan. 

"Sebagai kepala suku Doreri juga bertanya, kenapa kegiatan pembangunan pelabuhan Kwawi itu belum dilanjutkan?," kata Gad Rumfabe, Minggu 30 Juni 2024.

Baca Lainnya :

• Dukungan Terhadap Robert Manibuy-Ali Bauw Kian Menguat di Pilkada 2024 Teluk Bintuni 0
• Tiga Kapolres Jajaran Polda Papua Barat Dimutasi, AKBP Yulianor Abdi Jabat Kapolres Mansel0
• Gaungkan Pesan Damai, Soleman Sikirit Ajak Masyarakat Manokwari Tak Terhasut Isu 1 Juli 0
• KPU Manokwari Resmi Tetapkan 30 Calon Anggota DPRD Hasil Pemilu 20240
• Panglima TNI Tunjuk Mayjen TNI Haryanto Jadi Pangdam XVIII Kasuari0

Gad Rumfabe menyebutkan, bahwa proyek konstruksi tersebut diketahuinya sebagai kegiatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat.

"Yang saya ketahui, bahwa itu kegiatan dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat. Proyek pelabuhan itu dibangun untuk menunjang mobilitas pengunjung situs religi dari Kwawi ke pulau Mansinam maupun sebaliknya," kata Gad menjelaskan.

Oleh karena itu, ia berharap kegiatan proyek pelabuhan tersebut agar dapat segera dilanjutkan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

"Jangan sampai tidak dilanjutkan, karena sudah terlanjur dibangun maka harus diselesaikan sampai tuntas," pintanya. 

Selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Albert Nakoh yang dikonfirmasi terkait proyek pelabuhan tersebut belum memberikan respons hingga berita ini disiarkan. 

Informasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Provinsi Papua Barat menyebutkan, nilai Paket Pembangunan Tahap I Pelabuhan Kwawi sebesar Rp 7,8 miliar bersumber dari APBD Papua Barat tahun anggaran 2022.

Pekerjaan konstruksi yang telah selesai ditender itu dikelola langsung oleh satuan kerja (satker) Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat dengan harga per satuan (HPS) sebesar Rp 3,7 miliar.

Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh salah satu CV di Manokwari selaku pemenang tender (berkontrak). (RED|TK)