TERASKSUARI.COM, MANOKWARI — Barisan Merah Putih (BMP) Papua Barat menggelar Diskusi Bersama Pemerintah, Kepala Suku, dan Tokoh Adat di Ruang Bintuni Meeting Room, Swiss-Belhotel Manokwari, Rabu (12/11). Kegiatan tersebut mengusung tema “Pertemuan Akbar Kepala Suku, Tokoh Adat, dan Pemerintah dalam Mewujudkan Sinergitas Masyarakat Adat dan Pemerintah dalam Menjawab Isu Penting dan Pembangunan Papua.”

Diskusi dipimpin oleh Samuel Mandowen, Ketua DPD BMP Provinsi Papua Barat, dan dihadiri peserta dari kalangan pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Adat Papua, tokoh masyarakat, serta kepala suku dari berbagai wilayah di Papua Barat.

Baca Lainnya :

Pertemuan Akbar BMP Papua Barat Tegaskan Komitmen Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Adat

Mubes I K2BPT, Aloysius Siep: Stop Stigma Buruk Terhadap Masyarakat Pegunungan Tengah

Pansus DPR Papua Barat Ungkap Temuan Selisih Belanja Rp1,72 Triliun pada LKPJ 2024

Dalam sambutannya, Samuel Mandowen menegaskan pentingnya membangun Papua dengan semangat persaudaraan dan sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah.

“Kita berkumpul dalam perasaan penuh persaudaraan dan persatuan. Pertemuan ini penting untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam pembangunan yang tidak meninggalkan nilai-nilai lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Yusak Waprak, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, menyoroti peran strategis MRP sebagai lembaga representasi kultural yang menjaga martabat dan hak-hak masyarakat adat Papua.

“MRP bukan lembaga pengambil kebijakan, melainkan penjaga hak-hak orang asli Papua di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Kami berupaya memastikan agar pelaksanaan Otonomi Khusus benar-benar menyentuh masyarakat adat,” kata Waprak.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara MRP, pemerintah daerah, dan para kepala suku agar kebijakan pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan. Menurutnya, Otonomi Khusus bukan hanya soal dana, tetapi juga pengakuan dan pemberdayaan bagi masyarakat adat.

Dalam sesi berikutnya, Hans Lodewyk Mandacan, Pelaksana Tugas Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay, menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai belum sepenuhnya menyejahterakan rakyat Papua.

“Saya terlibat langsung dalam proses penyusunan draft Otsus sejak 1998. Sampai hari ini, saya melihat implementasinya belum memberikan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Papua,” ungkapnya.

Hans menilai bahwa sebagian besar dana Otsus masih terserap melalui program pemerintah pusat sehingga manfaatnya tidak langsung dirasakan di daerah. Ia berharap ke depan dana Otsus dapat dikelola langsung oleh pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk kepala suku dan tokoh adat.

Dari unsur legislatif, Maurits Saiba, Anggota DPR Papua Barat Jalur Otsus, menyampaikan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat adat melalui fungsi legislasi dan pengawasan.

“Sebagai wakil rakyat, kami memastikan bahwa program Otsus benar-benar berpihak kepada masyarakat adat. Regulasi yang dibuat harus menyesuaikan norma-norma dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat Papua,” kata Saiba.

Agenda ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah serta memperkuat peran BMP sebagai wadah aspirasi pembangunan di tanah Papua Barat. (TK/01)