Manokwari – Pemerintah Kabupaten Manokwari menyatakan kesiapan untuk memperkuat kerja sama dalam mendukung terwujudnya program Papua Barat Sehat melalui optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.

Salah satu langkah yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah mendorong pengaktifan kembali status kepesertaan JKN masyarakat yang sudah tidak aktif. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat kembali memperoleh jaminan serta pelayanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, saat membacakan sambutan Bupati Manokwari dalam kegiatan bertajuk “Kolaborasi Papua Barat Sehat: Sinergi Papua Barat Sehat Melalui JKN”.

Baca Lainnya :

Capaian Imunisasi Balita di Kaimana Tinggi, Dinkes Pastikan Layanan Menjangkau Hingga Pedalaman

DPD BMP Papua Barat Gelar Pengobatan Gratis di Sanggeng Sambut HUT ke-81 RI

Pemkab Manokwari Perkuat Kolaborasi JKN untuk Wujudkan Papua Barat Sehat

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jalur I RT 01/RW 04, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, pada Senin, 3 Agustus 2026.

Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari akan terus membangun kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas akses pelayanan kesehatan sehingga seluruh masyarakat, termasuk warga yang berada dalam kondisi rentan, dapat memperoleh pelayanan secara merata.

Pemerintah Kabupaten Manokwari juga berkomitmen untuk mencapai sekaligus mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada tingginya jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi juga memastikan bahwa kepesertaan tersebut benar-benar aktif dan dapat digunakan ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Mugiyono menegaskan bahwa keberhasilan UHC harus diukur dari kemampuan pemerintah dalam memastikan seluruh warga mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani persoalan biaya.

Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pendataan, sosialisasi, serta membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam kepesertaan JKN.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat, diharapkan tidak ada lagi warga Manokwari yang tertinggal atau kesulitan memperoleh perlindungan kesehatan.