TERASKASUARI.COM, MANOKWARI - Ketua Pansus DPR Papua Barat, Aloysius Paulus Siep, mengungkap adanya selisih belanja yang siginifakan antara belanja versi LKPJ dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sebesar Rp1,72 triliun pada rapat paripurna masa sidang ketiga, Kamis (4/9/2025). Sampai saat ini BPKAD belum memberikan rincian penyebab terjadinya selisih.

“Selisih belanja antara LKPJ dan Laporan Hasil Keuangan (LHP) BPK ditemukan adanya selisih yang mencolok sebesar Rp1,72 triliun. Pansus telah meminta rincian alokasi belanja ke OPD, BPKAD dan Biro Pemerintahan namun hingga saat ini belum juga diberikan,” ujar Aloysius dalam rapat paripurna yang berlangsung di Hotel Aston Manokwari.

Baca Lainnya :

Pansus DPR Papua Barat Ungkap Temuan Selisih Belanja Rp1,72 Triliun pada LKPJ 2024

Gubernur Papua Barat Ajak Kepala Suku, Todat dan Tomas Dukung Program Asta Cita Presiden

Ali Baham Temongmere Paparkan Realisasi Pendapatan dan Belanja dalam Paripurna LKPJ 2024

Ketua Pansus, Aloysius Paulus Siep, menjelaskan bahwa panitia khusus dibentuk sebagaimana amanat Pasal 320 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

Tujuan utama Pansus adalah menilai akuntabilitas pelaksanaan anggaran, memastikan belanja daerah berdampak terhadap indikator pembangunan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Ketua Pansus menilai bahwa adanya keterlambatan ini dapat menghambat fungsi pengawasan DPRD, merusak kredibilitas laporan Gubernur, serta menjadi faktor menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. (TK/01)