- Mengajar di Sekolah, Satgas Yonif 642 Jadi Solusi Keterbatasan Guru SDN Ururu Kaimana
- BERBUDI dan Muhammadiyah Jalin Silaturahmi: Manokwari Butuh Pemimpin yang Merangkul
- Soal Calon Tunggal di Pilgub Papua Barat, KPU Ajak Peran Aktif Pemerintah
- KPU Manokwari Fokus Merawat Partisipasi Pemilih Pilkada 2024
- Serukan Kedamaian HUT RI, Keliopas Meidodga: Jangan Terprovokasi Ajakan Demo Tak Membangun
- KPU Manokwari Sediakan Helpdesk Khusus Informasi Pendaftaran Pilkada 2024
- 1.033 Casis Polda Papua Barat Lulus Seleksi Reguler Bintara TA.2024, OAP 686 Orang
- Gad Rumfabe Pertanyakan Kelanjutan Proyek Pelabuhan Kwawi Manokwari
- Dukungan Terhadap Robert Manibuy-Ali Bauw Kian Menguat di Pilkada 2024 Teluk Bintuni
- Tiga Kapolres Jajaran Polda Papua Barat Dimutasi, AKBP Yulianor Abdi Jabat Kapolres Mansel
Paket PL khusus OAP mudah dijebol, Ini arahan Jemy Pigome
Biro PBJ Setprov Papua Barat
Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Papua Barat, Jemy Pigome
TERASKASUARI.COM, MANOKWARI - Upaya pemberdayaan pengusaha orang asli Papua (OAP) melalui paket penunjukan langsung (PL) ternyata mudah dijebol pengusaha non OAP.
Kondisi nyata yang dialami pengusaha OAP beberapa tahun terakhir ini diungkap oleh Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Karo PBJ) Papua Barat, Jemy Pigome.
"Ini kenyataan bahkan pekerjaan rumah yang harus sama-sama kita cari solusi,
Baca Lainnya :
- Ini Alasan TNI Sebar 1.200 Prajurit ke Papua Barat dan Papua Barat Daya0
- Kuasa Hukum Tanya Update Kasus Honorer Siluman ke Polda, Inspektorat: Kami Diminta Fasilitasi 0
- Ombudsman Sarankan Waterpauw Tinjau Kembali Latar Belakang Kepala Kesbangpol Papua Barat 0
- Gelar Bazar Murah di Bulan Ramadhan, Pangdam Kasuari: TNI Hadir Untuk Rakyat0
- LMA PB Siap Mendukung Sosok Pj Gubernur Papua Barat Pilihan Presiden 0
Karena paket PL khusus OAP nyaris diambil alih pengusaha non Papua," ujar Jemy Pigome, Rabu (19/4/2023).
Itu terjadi, kata Jemy, karena lemahnya regulasi teknis untuk memproteksi paket PL khusus OAP.
Ia akui bahwa sampai saat ini Papua Barat belum memiliki Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) khusus OAP.
"Bahkan kita juga belum punya Pergub tentang pengadaan barang dan jasa khusus OAP,
Jadi saya katakan lagi bahwa ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama," ucap Pigome.
Ia menuturkan bahwa biro PBJ, tidak memiliki kewenangan dalam pembagian paket secara umum, maupun paket PL khusus OAP.
"Tugas kami hanya menyiapkan fasilitas dan sistem," ucapnya.
Ia mengatakan, bahwa PERPRES 17 Tahun 2019 tentang PBJ Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraa Papua dan Papua Barat sudah ada, hanya butuh regulasi operasionalnya.
"Perpres sudah ada, hanya menunggu Pergub yang akan menjadi arahan bagi biro PBJ Papua Barat untuk menyiapkan fasilitas dan sistem khusus bagi OAP," ucap Jemy Pigome.
Kesempatan ini, Jemy juga mengimbau kepada setiap asosiasi pengusaha Papua agar mengarahkan anggotanya untuk menginput data profil perusahaan masing-masing ke dalam aplikasi SIKap sehingga menjadi satu data.
Aplikasi SIKap atau Sistem Informasi Kinerja Penyedia merupakan wadah data Pelaku Usaha secara terpusat seluruh Indonesia.
"Satukan dulu data perusahaan melalui aplikasi SIKaP, agar ketika ada Pergub untuk paket PL khusus OAP, maka data perusahaan hanya dipindahkan dan mudah dikontrol," kata Jemy Pigome yang baru tiga pekan menjabat sebagai Plt Karo PBJ Papua Barat. (RED|TK).