TERASKASUARI.COM, KAIMANA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah berjalan di Kab. Kaimana, meskipun pelaksanaannya belum mencakup seluruh distrik yang ada di Kab. Kaimana. 

Meski demikian, program ini telah menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut diantaranya adalah belum tercukupinya kriteria dapur yang dibutuhkan, permasalahan distribusi makanan ke sekolah-sekolah yang terletak di distrik jauh dari distrik Kaimana, dan juga ketersediaan bahan makanan.

Baca Lainnya :

Gelar RPJMD, Bupati Kaimana Mengharapkan Saran dan Masukan dari Berbagai Pihak

Groundbreaking Gedung Pastoran Aula dan Kantor Paroki Ko-Katedral Santo Agustinus Manokwari

Wakil Bupati Kaimana Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana

Kepala BPS Kaimana, Masadi Yanry Koupun, S.ST., berpendapat bahwa untuk pemenuhan kebutuhan makanan MBG se Kab. Kaimana tidak akan bisa dilakukan jika hanya mengandalkan 2 dapur saja. Hal ini dikarenakan adanya tantangan geografis wilayah Kab. Kaimana, dimana ada beberapa wilayah yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mengakases wilayah tersebut.

"2 Dapur saja tentunya tidak akan cukup untuk satu Kabupaten Kaimana ini, kecuali kedua dapur tersebut memiliki status sebagai dapur utama, lalu dibentuk sub-sub dapur di wiliayah-wilayah yang jauh dari distrik Kaimana, seperti Distrik Yamor, Kambrauw dan Teluk Arguni. Hal ini tentunya juga akan memudahkan distribusi pasokan komoditas makanan, hanya tinggal memantapkan manajemen dan konektivitas wilayah saja agar pelaksanaan MBG dapat berjalan dengan lancar di seluruh wilayah Kab. Kaimana." jelas bapak Masadi.

Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa ada bahaya inflasi tajam yang mengancam apabila salah langkah dalam pelaksanaan MBG. Inflasi ini dapat disebabkan oleh kelangkaan bahan makanan yang ada di pasar, sehingga berpotensi menimbulkan kenaikan harga komoditas bahan makanan.

"Kaimana ini kan masih mengandalkan supply komoditas dari luar seperti beras, telur, minyak goreng dll, nah kita harus menjaga ketersediaan pasokan dan harga komoditas yang ada di pasar agar tidak terjadi kelangkaan. Jika sampai terjadi kelangkaan pada komoditas tertentu, maka akan memicu kenaikan harga yang berdampak pada terjadinya inflasi. Dengan adanya tuntutan MBG dapat memicu high demand yang akan berdampak terjadinya inflasi pada komoditas bahan pangan. Sejauh ini dari data pemantauan komoditas harga pangan (IPH) sejak Januari hingga akhir Februari 2025 kemarin terpantau relatif stabil. Untuk menjaga kestabilan harga komoditas maka perlu sinergitas dan kolaborasi khususnya Tim TPID agar dapat melakukan pemantauan secara kontinu terkait harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok makanan di wilayah Kaimana" sambungnya.

Dengan demikian, tentunya pelaksanaan program MBG ini haruslah diperhitungkan secara matang, agar program tersebut memberikan manfaat yang maksimal, bukan malah menjadi bencana yang akan menyebabkan kerugian di wilayah Kab. Kaimana.