Desak BPK Papua Barat Ekspose PKN Korupsi, Markus Yenu: Uang Negara Milik Rakyat
Korupsi

TERASKASUARI.COM, MANOKWARI - Masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Anti Korupsi Papua Barat, menggeruduk kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Papua Barat, Selasa (14/3/2023). 

Kedatangan massa itu mendesak BPK segera menyelesaikan permintaan perhitungan kerugian negara (PKN) atas sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani aparat penegak hukum baik Polisi maupun Kejaksaan.

Penanggung jawab Komunitas Anti Korupsi Papua Barat, Markus Yenu mengatakan, aksi itu merupakan betuk pengawalan masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi di Papua Barat yang diduga merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.

Baca Lainnya :

• Apel Sinergitas TNI-POLRI Wilayah Manokwari Bina Kekompakan Anggota0
• Jaksa Tahan Empat Tersangka Korupsi Pengadaan Buku Dinas Pendidikan Teluk Wondama 0
• Polisi periksa puluhan honorer siluman Pemprov Papua Barat 0
• Pengurus pusat siap lantik KONI Papua Barat 0
• Kajati: Dugaan Korupsi Dana Kongres Pemuda Katolik Papua Barat Tunggu Hasil PKN0

"Dalam catatan kami, ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, tapi belum bisa dilanjutkan karena masih menunggu hasil PKN oleh BPK," ujar Yenu. 

Tokoh masyarakat Papua ini juga menegaskan, bahwa kehadiran negara melalui sentuhan penambangunan di tanah Papua masih saja terhambat karena perilaku koruptif elit birokrat.

"Sebenarnya negara sudah berikan semua yang terbaik untuk masyarakat Papua, tapi justru oknum-oknum birokrat dan elit politik yang menjadi penghambat karena mengutamakan kepentingan pribadi daripada rakyatnya," tukas Yenu. 

Dia mengaku aksi itu juga bagian dari mencari keadilan bagi masyarakat Papua yang rindu akan pembangunan dan pelayanan pemerintah yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

"Rakyat tidak boleh tinggal diam dengan penyalahgunaan keuangan negara. Karena itu adalah hak rakyat yang disalah gunakan," tandasnya. (Red/TK).