Papua Barat Akan Pisahkan Data Koperasi Aktif Dari Papua Barat Daya Melalui ODS
Ekonomi Pembangunan

TERASKASUARI.COM, MANOKWARI -Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat, Enos Aronggear, menyatakan bahwa jumlah Koperasi aktif di Papua Barat tercatat sebanyak 776.

Hal ini diungkapkan Aronggear setelah melakukan verifikasi keseluruhan terhadap jumlah Koperasi yang terdaftar di Dinas Provinsi. 

"Hasil verifikasi diketahui bahwa yang terdata di dinas Provinsi sebanyak 1.623 Koperasi berasal dari 12 Kabupaten/Kota (sebelum pemekaran PBD)," ujar Enos Aronggear, Kamis (22/6/2023). 

Baca Lainnya :

• Rugi Miliaran Rupiah, Nasabah Dua Provinsi Ini Polisikan BPR Arfindo 0
• Pemprov Papua Barat Dorong Tranformasi Perpustakaan ke Arah Pemberdayaan Masyarakat Melalui TIK0
• Mewakili Unsur Agama, Ini 11 Anggota MRPB Periode 2023-2028 0
• Penuh Sukacita Ibadah Padang Jemaat Filadelfia GPI-JS Lokal Manokwari0
• Setya Kita Pancasila Siap Kawal BP3OKP di Papua Barat 0

Selanjutnya kata Enos bahwa dari total 1.623 Koperasi tersebut, 766 Koperasi berstatus aktif sementara 857 lainnya tidak aktif.

"Sebanyak 857 Koperasi di Papua Barat-PBD berstatus tidak aktif sebelum Pandemi Covid-19," kata Enos.

Oleh karena itu, kata Dia, Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat saat ini fokus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap 766 Koperasi aktif tersebut. 

Namun kata Aronggear, daerah sebaran 776 Koperatif aktif tersebut masih mencakup 6 Kabupaten/Kota di PBD,

Sehingga untuk pemisahan data Koperasi berdasarkan wilayah Provinsi (Papua Barat-PBD) diharapkan kepada 776 pengelola agar mengisi data Koperasi ke dalam Online Data System (ODS).

"ODS merupakan sistem dari Kementerian Koperasi yang berfungsi mengintegrasikan data Koperasi seluruh Indonesia,

Bahkan ODS juga berfungsi untuk mengklasifikasikan data Koperasi antara Papua Barat-PBD," ujarnya. 

Ia berharap dalam tahun ini seluruh Koperasi di Papua Barat tuntas menginput data ke dalam ODS. 

"Kabupaten Manokwari sudah memulai, dan diharapkan kepada pengelola koperasi di 6 kabupaten lainnya agar segera menyelesaikan," katanya. (RED|TK).